Email akan segera menemui ajalnya?

Judul senada saya temukan di rubrik detikinet hari ini yang memberitakan bahwa antropologis sosial dari University of Kent memprediksi bahwa email akan menemui ajalnya 10 tahun kedepan. Prediksi ini sebenarnya bisa jadi salah atau tidak sepenuhnya benar, tetapi tetap layak untuk kita kaji sebagai bahan refleksi bagaimana pola komunikasi sosial di masa depan.
Kalau kita lihat perkembangan komunikasi saat ini tidak bisa terlepas dari perkembangan internet. Internet publik mulai berkembang secara global pada awal 90-an dengan ditandai layanan "web" yang menjadi favorite. Di masa ini kita sangat akrab dengan browser Internet Explorer, Netscape dan lain-lain dimana kita bisa mencari dan mengakses begitu banyak informasi misalnya melalui layanan search engine Yahoo dll.

Mengapa JK Gagal?

Saya adalah salah satu yang tidak mendukung JK dalam pemilu 8 Juli 2009, kemarin. Alasannya bukan karena JK. Sejujurnya JK sebagai pribadi adalah sosok yang sangat pantas jadi presiden, dengan kemampuan teknis dan problem solving yang saya kira luar biasa dan sebagai figur yang egaliter sangat diperlukan untuk dimiliki oleh seorang pemimpin Indonesia saat ini. Keberatan saya terutama, orang-orang sekitar JK. WIN sebagai cawapres sangat mengganggu benak saya dan mungkin orang-orang yg tidak memilih JK. WIN sebagai pasangan cawapres kembali mengingatkan kita ke masa orde baru yang traumatis, yang seharusnya sudah harus kita tinggalkan jauh-jauh. Timses JK juga sangat tidak simpatik, coba lihat apa yang diucapakan Ngabalin, Drajat, Indra dan Fuad Bawazir. Komentar yang keluar dari mulut mereka cenderung menghina daripada mengkritik. Bahkan setiap kali saya mendengar Fuad Bawazir bicara, (maaf) terasa mau muntah. Coba bayangkan JK baru jadi capres sudah bertingkah seperti itu, apa yang terjadi jika JK menang??
Disamping itu yang menyebabkan JK sangat rendah suaranya adalah kwalitas Timses-nya yang hanya bermain dengan cara-cara yang konvensional dan cenderung konservatif. Mereka tidak percaya dengan survey yang sebenarnya kalau dilakukan dengan kredibel seperti halnya yg sudah dilakukan oleh Timses SBY adalah input yang baik untuk memperbaiki diri. Alih-alih memperbaiki diri dan introspeksi, tapi justru timses JK jadi reaktif dan membuat survey dadakan melalui lembaga yang abal-abal dengan tujuan untuk mengcounter survey yg dikeluarkan LSI. Terbukti kita lihat hasilnya, sungguh konyol!
Tidak dapat dipungkiri demokrasi modern tidak bisa hanya mengandalkan track record dan kapabilitas kandidat tapi yang tidak kalah penting adalah proses bagaimana mengetahui profil pilihan konstituen dan bagaimana bisa memenuhi ekspetasi massa tersebut dengan sebisa mungkin tidak mengorbankan idealisme. Dan itu semua perlu strategi dan pengelolalaan psikologis massa yang memang sudah tersedia ilmunya. Ini sudah banyak dilakukan oleh negara demokrasi yang lain dan terbukti sangat ampuh pada kasus SBY sekarang.
Terakhir yang tidak kalah penting sebagai penyumbang kegagalan JK adalah tidak solidnya mesin partai akibat fraksional yang ada di Golkar… Anyway, kepada JK saya sampaikan penghormatan atas apa yang telah diikhtiarkan. Untuk mengabdi kepada bangsa ini ada banyak cara lain yang tidak kalah terhormat….

Kesabaran dalam Demokrasi

Minggu lalu, tepatnya tanggal 9 April 2009, negara kita telah melaksanakan agenda demokrasi yaitu pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Walaupun disana-sini dilaporkan banyak ditemukan ketidakberesan dalam pelaksanaan, mulai dari kekacauan DPT, tertukarnya surat suara antar daerah, money politic dan lain-lain, tetapi kita berharap tidak akan mempengaruhi hasil pemilu secara umum dan agenda berikutnya bisa dilakukan dengan lebih baik yaitu pemilihan presiden sampai terpilihnya pemerintahan yang legitimate.

Di bagian dunia yang lain yang tidak terlalu jauh secara geografis dari negara kita, yaitu Thailand, hari-hari ini negara tersebut disibukkan dengan demonstrasi yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa yaitu Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. Bahkan demonstrasi ini sempat menggagalkan penyelenggaraan KTT Asean+3 yang dijadwalkan berlangsung di Pattaya akhir minggu yang lalu. Kejadian ini disamping membuat malu pemerintah Thailand juga sangat tidak mendukung citra negara tersebut yang selama ini termasuk salah satu negara tujuan investasi dan wisata utama di Asia. Dampak yang akan terasa diperkirakan mempengaruhi persepsi sedikitnya 8.5 juta atau 60% wisatawan asing dan terancam kehilangan devisa sekitar 65 Triliun Rupiah. Apalagi kalau krisis politik ini tidak kunjung berakhir pasti akan berdampak lebih besar lagi.

Krisis di Thailand sebenarnya sudah berlangsung selama 15 bulan terakhir dan sudah ada 4 pergantian perdana menteri setelah PM Thaksin Sinawatra dijatuhkan dan sepertinya belum tentu akan selesai dalam waktu dekat ini.

Pemerintahan di Thailand memang dalam sejarahnya selama ini tidak lepas dari aksi kudeta yang banyak dilakukan oleh militer. Baru pada pertengahan 90-an kestabilan politik mulai terasa dengan lepasnya militer dari pemerintahan. PM Thaksin Sinawatra adalah perdana menteri sipil hasil pemilu yang cukup lama membawa kestabilan politik di Thailand yang banyak mendapat dukungan dari rakyat miskin yang tersebar terutama di pedesaan karena banyak kebijakannya sangat pro terhadap rakyat pedesaan. Tetapi ironisnya, tidak disukai oleh kelompok menengah keatas yang banyak bermukim di kota besar seperti Bangkok. Alasannya karena saat memerintah Thaksin dan keluarga dinilai banyak melakukan korupsi dan tidak nasionalis. Puncaknya saat Thaksin menjual saham perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu ke perusahaan holding milik pemerintah Singapura, Temasek, rakyat terutama di kota-kota besar tersebut sudah tidak dapat memaafkan Thaksin lagi dan terjadilah kudeta yang didukung militer untuk mengahiri pemerintahan Thaksin sebelum selesai masa berakhirnya.

Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari krisis politik di Thailand ini adalah bahwa dalam menegakkan demokrasi perlu kesabaran dan kemampuan untuk menerima apapun hasil demokrasi sepanjang proses demokrasi telah dilakukan dengan jalan dan instrumen yang benar. Memang diperlukan jiwa besar bagi rakyat dan terutama elit politik untuk bisa menghormati hasil dari demokrasi dan mengawal jalannya demokrasi untuk tetap dalam jalurnya. Karena itu dalam proses pemilu kali ini kita harapkan bisa dilakukan dengan baik dan kalaupun ada kekurangan agar dihindari tindakan yang bermuara pada situasi krisis yang mau tidak mau memberi legitimasi bagi militer untuk mengambil alih keadaan, karena sekali militer terlibat maka akan tidak bisa dijamin tidak timbulnya tradisi kudeta seperti yang kita lihat di Thailand sekarang ini. Mungkin yang bisa kita lakukan hari-hari ini adalah menghimbau elit politik untuk tidak melakukan tindakan yang kontra produktif dengan mengatasnamakan rakyat tetapi sebenarnya adalah untuk memenuhi nafsu berkuasa yang pada akhirnya menghambat atau bahkan bisa menutup jalannya demokrasi itu sendiri.

Cara Menghitung Perolehan Kursi DPR dan DPRD

Pemilu sudah dekat, mungkin diantara kita banyak yang belum jelas bagaimana cara menghitung perolehan kursi anggota DPR dan DPRD, artikel dari www.detik.com berikut ini cukup bisa menjelaskan.

Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol di DPR dan DPRD
Shohib Masykur - detikPemilu

Jakarta - DPR RI memiliki 560 kursi yang terbagi ke dalam 77 daerah pemilihan
(dapil) dengan jumlah kursi bervariasi tiap dapil. Cukup rumit untuk menghitung perolehan kursi masing-masing parpol di tiap dapil. Aturan mengenai tata caranya tercantum dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2009.

Sebelum menghitung perolehan kursi parpol per dapil, terlebih dulu kita harus menentukan parpol mana yang lolos Parliamentary Threshold (PT) sebesar 2,5 persen dari surat suara sah nasional dan parpol mana yang tidak lolos. Parpol yang tidak lolos PT tidak akan diikutkan dalam hitung-hitungan pembagian kursi.

Kita andaikan, dengan jumlah pemilih tetap kita mencapai sekitar 171 juta, hanya 160 juta di antaranya yang mengunakan hak suaranya. Dari jumlah sekian itu, surat suara sah nasional ternyata berjumlah 150 juta. Dengan demikian jumlah suara yang harus dimiliki parpol untuk lolos PT adalah 2,5 persen dari 150 juta, alias 3.750.000 suara.

Angka 150 juta itu adalah suara untuk 38 parpol. Dengan angka PT 2,5
persen, kita asumsikan hanya 10 parpol yang lolos PT dan berhak diikutkan dalam hitung-hitungan pembagian kursi. Karena harus dikurangi suara parpol yang tak lolos PT, taruh kata suara sah kesepuluh parpol itu adalah 140 juta.

Nah, angka 140 juta ini tersebar ke 77 dapil. Penetapan perolehan kursi parpol harus dilakukan per dapil mengingat jumlah kursi dan jumlah pemilih di tiap dapil berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk Provinsi DKI terdapat sekitar 7 juta pemilih dengan 3 dapil, yakni dapil I (Jakarta Timur) yang memiliki 6 kursi, dapil II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri) yang memiliki 7 kursi, dan dapil III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan wilayah administrasi
Kepulauan Seribu) yang memiliki 8 kursi.

Untuk mempermudah pengertian tata cara penetapan perolehan kursi parpol, kita akan mengambil contoh dapil Jakarta I yang memiliki 6 kursi dengan jumlah pemilih 1.800.000. Ada 3 tahapan yang akan dilalui dalam penentuan perolehan kursi parpol. Tahapan pertama adalah 100 persen BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), tahap kedua adalah 50 persen BPP, tahap ketiga adalah BPP baru dengan cara suara dan kursi sisa ditarik ke provinsi.

Pehitungan tahap pertama

Dalam perhitungan tahap pertama ini, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mencari BPP. Caranya adalah dengan membagi jumlah suara sah parpol yang lolos PT di suatu dapil dengan jumlah kursi di dapil tersebut.

Untuk dapil DKI Jakarta I misalnya, agar mempermudah penghitungan, kita asumsikan dari 1.800.000 pemilih, suara untuk 10 parpol yang lolos PT adalah 1.200.000. BPP kita peroleh dengan cara membagi angka 1.200.000 dengan angka 6 (jumlah kursi). Ketemulah angka 200.000. Artinya, 1 kursi berharga 200.000 suara. Parpol yang memperoleh 200.000 suara secara otomatis memperoleh kursi.

Kita buat 10 parpol itu bernama A hingga J. Partai A memperoleh suara 150 ribu, partai B 240.000, partai C 70.000, partai D 320.000, partai E 40.000, partai F 70.000, partai G 80.000, partai H 90.000, partai I 30.000, dan partai J 110.000.

Partai yang memperoleh kursi di tahap pertama adalah partai B dengan sisa suara 40.000 dan partai D dengan sisa suara 120.000. Dengan demikian dari 6 kursi, 2 di antaranya telah terbagi, jadi masih sisa 4 kursi. Sisa suara kedua partai tersebut bersama suara 8 parpol lainnya diikutkan dalam perhitungan tahap kedua untuk memperebutkan 4 kursi sisa.

Perhitungan tahap kedua

Pada perhitungan tahap kedua, parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 50 persen BPP akan memperoleh kursi. 50 Persen BPP artinya 100.000. Parpol yang memiliki suara di atas 100.000 adalah partai A, partai D (berasal dari sisa suara perhitungan tahap pertama sebesar 120.000), dan partai J. Dengan demikian 4 kursi sisa perhitungan suara pertama telah terbagi 3 sehingga tinggal 1.

Sebagai catatan, jika jumlah parpol yang lolos 50 persen BPP melebihi jumlah kursi, maka pembagian kursi dilakukan secara ranking. Yang suaranya paling banyak dia lah yang dapat kursi.

Adapun jika terdapat 2 atau lebih parpol yang memiliki suara sama,
sedangkan kursi yang tersedia tidak mencukupi, maka pembagian dilakukan dengan cara diundi. Pengundian dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU. Mengenai mekanisme pengundiannya, hingga saat ini KPU belum menentukan.

Jika pada tahap kedua ini tidak ada parpol yang lolos 50 persen BPP, maka semua suara dan sisa kursi akan dibawa ke perhitungan tahap ketiga dengan cara ditarik ke provinsi untuk digabung dengan dapil lain dan dicari BPP baru per provinsi.

Perlu dicatat, parpol yang memperoleh kursi di tahap kedua ini secara otomatis tidak bisa lagi dibawa ke tahap ketiga. Meskipun suaranya melebihi 50 persen BPP sehingga masih ada sisa, namun sisa ini dianggap hangus.

Perhitungan tahap ketiga

Perhitungan tahap ketiga dilakukan dengan cara menarik seluruh sisa suara dan sisa kursi dari tiap dapil ke provinsi untuk dicari BPP baru. Dalam contoh kasus kita, mengingat di DKI Jakarta terdapat 3 dapil, maka suara sisa dan kursi sisa dari ketiga dapil ini ditarik ke provinsi alias digabung.

Dari dapil I kita telah memperoleh sisa kursi sebanyak 1 buah, sedangkan sisa suaranya sebanyak 420.000 (gabungan dari suara partai C, E, F,G, H, I, dan sisa suara partai B). Kita bermain asumsi lagi, untuk dapil II sisa kursi sebanyak 2 buah dan sisa suara sebanyak 630.000, sedangkan untuk dapil III sisa kursi sebanyak 1 buah dan sisa suara sebanyak 550.000.

Untuk memperoleh BPP baru, gabungan sisa suara harus dibagi dengan
gabungan sisa kursi. Jadi 1.600.000 dibagi 4, sama dengan 400.000. Jadi BPP provinsi adalah 400.000.

Partai yang gabungan suaranya dari ketiga dapil mencapai angka 400.000 akan mendapat jatah 1 kursi. Jika jumlah partai yang lolos BPP baru ini melebihi jumlah kursi, maka pembagian kursi dilakukan secara rangking. 4 Parpol dengan suara gabungan terbanyak akan mendapatkan kursi.

Jika tidak ada yang lolos BPP provinsi ini, maka mekanismenya juga
menggunakan rangking. 4 Parpol dengan suara terbanyak akan mendapatkan kursi.

Jika ada parpol yang memperoleh suara sama, namun jumlah kursi yang ada tinggal 1, maka pembagian kursi dilakukan dengan cara undian. Seperti pada tahap kedua, pengundiannya dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU yang mekanismenya hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU.

Jika sebuah parpol memperoleh kursi pada tahap ketiga ini, lantas di dapil mana dia harus mendudukkan wakilnya? Jawabannya adalah di dapil yang menyumbang suara paling banyak. Sebagai misal, partai H memperoleh 1 kursi di tahap ketiga ini.

Dari dapil I yang kita jadikan contoh, partai ini memperoleh suara 90.000. Sedangkan dari dapil II dia dapat 170.000 dan dari dapil III dia mendapat 190.000 (misalnya). Artinya kursi yang dibagikan ke partai H diambilkan dari dapil III.

Lantas bagaimana jika ternyata di dapil III itu kebetulan tidak ada kursi sisa? Jawabannya adalah diambilkan kursi dari dapil terdekat yang memiliki sisa kursi.

Perhitungan kursi parpol di DPRD

Hitung-hitungan di atas adalah untuk DPR RI. Mekanisme perhitungan untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota lain lagi, namun caranya lebih sederhana.

Untuk DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Parliamentary Treshold (PT) tidak berlaku. Artinya seluruh parpol yang memperoleh suara, berapa pun suaranya, akan diikutkan dalam pembagian kursi.

Perhitungan hanya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan dengan membagi suara sah seluruh parpol di sebuah dapil dengan jumlah kursi untuk ditemukan BPP-nya. Parpol yang lolos BPP ini akan memperoleh kursi.

Perhitungan tahap kedua dilakukan dengan cara ranking. Jika pada
perhitungan pertama masih terdapat sisa kursi, maka sisa kursi ditambah sisa suara yang belum terpakai di perhitungan pertama akan diikutkan dalam perhitungan tahap kedua.

Parpol yang mempunyai suara paling banyak di tahap kedua ini akan
mendapatkan kursi. Jika terdapat parpol dengan suara sama, sedangkan sisa kursi tidak mencukupi, maka penentuan akan dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno terbuka KPUD setempat.

Kepada caleg mana kursi diberikan?

Setelah seluruh parpol memperoleh jatah kursi masing-masing, barulah KPU menentukan kepada caleg yang mana kursi parpol tersebut diberikan. Dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka kursi diberikan ke caleg yang memperoleh suara terbanyak dari parpol yang bersangkutan di masing-masing dapil.

Jika di sebuah dapil suatu parpol memperoleh kursi, namun tidak ada
satupun caleg yang memperoleh suara, maka pemberian kursi ditentukan oleh parpol yang bersangkutan. Jika terdapat dua atau lebih caleg yang memperoleh suara sama, sedangkan kursinya tidak mencukupi, maka pemberian kursi juga ditentukan oleh parpol yang bersangkutan.

IPTV

Istilah ini muncul kembali setelah TELKOM Group, leader telekomunikasi provider di negeri ini lewat sang Dirut mengikrarkan di depan pers bulan lalu, bahwa mereka akan "launching" teknologi ini ke pasar paling lambat akhir tahun ini. Tidak main-main, dana CAPEX yang disiapkan untuk proyek ini sebesar 1 trilyun rupiah untuk infastruktur dan US$ 15 juta untuk contents.

IPTV adalah teknologi streaming TV lewat jaringan Internet Protocol (IP) yang menawarkan berbagai kelebihan terutama "pengalaman" pemirsanya jika dibanding TV konvensional baik analog maupun digital (DVB-T atau DVB-H). Apa kelebihan IPTV? Yang terutama adalah kemampuan untuk menawarkan Video on Demand (VoD), sehingga pemirsa akan menikmati layaknya kita mempunyai koleksi VCD/DVD pribadi yang dengan mudah kita pilih dan putar kapanpun kita inginkan. Kelebihan utama yang lain adalah fitur yang disebut "Time Sift" untuk tayangan Live TV, kita dengan mudah "me-rewind" acara atau momen tertentu yang kita terlewat menontonnya. Dari sisi resolusi atau kwalitas gambar yang bisa disalurkan, tidak hanya yang standar definition (SD) tapi juga menawarkan High Definition (HD).

IPTV sebenarnya bukan teknologi yang baru, sekitar 10 tahun yang lalu teknologi ini sudah dikenalkan oleh beberapa operator di Eropa, Amerika dan Asia. Di Asia, negara yang sudah menawarkan teknologi ini dapat disebutkan: Jepang, China, Hongkong, dan India. Di Hongkong IPTV sudah sangat populer dengan PCCW sebagai operator utamanya.

Untuk kasus di Indonesia, sebenarnya TELKOM mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengadopsi kesuksesan negara-negara yang saya sebut di atas. Dengan penyebaran infrastruktur di sisi core dan aksesnya, teknologi ini sebenarnya tinggal di "enable" untuk mengaktifkannya. Dari sisi akses, SPEEDY dengan teknologi ADSL/ADSL+ sudah tergelar cukup luas terutama di kota-kota besar. Dari sisi core, metro-ethernet backbone sebagian sudah tergelar, dan secara bertahap bisa turut dikembangkan bersama dengan penggelaran IPTV. Dari sisi contents, TELKOM dengan anak perusahaannya, TELKOM Vision yang saat ini sudah establish dengan Cable/Satellite TV cukup bisa menangani dari sisi pemasaran karena bisnis yang ditawarkan serupa.

Saat ini mungkin yang ditunggu adalah regulasi dari pemerintah, karena bisnis IPTV membawa 2 entity teknologi yaitu broadcasting (penyiaran) dan Internet, dimana kedua entity ini sekarang diatur lewat regulasi yang terpisah.

Sekarang kita menunggu teknologi ini digelar, dan jika memang bisa diwujudkan tahun ini, sungguh tahun yang penuh kejutan untuk bisnis telekomunikasi dan broadcasting di tanah air, karena tidak lama lagi Wimax dan DVB-H/DVB-T juga akan dilauching (tahun ini) juga.

Imlek & Gerhana Matahari

Siang menjelang sore tanggal 26 Januari 2008 yang lalu bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2560 (Chinese New Year) terjadi fenomena alam yang jarang terjadi, Gerhana Matahari! Cukup beruntung juga saya bisa menyaksikan dengan cukup jelas. Ceritanya siang itu saya dan keluarga jalan-jalan ke Kampung Cina di Kota Wisata Cibubur. Sesampainya di lokasi, ternyata macetnya luar biasa, untuk sekedar jalan-jalan saja sudah sangat tidak nyaman karena begitu banyaknya pengunjung, sehingga kita merasa tidak bisa menikmati suasana meriah itu. Setelah beli pakaian anak (cheong sam) dan makan di restoran depan gerbang kampung cina, kita putuskan segera pulang ke rumah saja.

Waktu masih menunjukan pukul 14.30 WIB, mobil segera meninggalkan lokasi menuju gerbang keluar ke Jl. Raya Ciangsana. Sekitar 4 km dari gerbang tersebut, lalu lintas macet luar biasa dan hampir tidak bergerak. Sekitar pukul 16.30 WIB kita baru sampai di pintu gerbang dengan kondisi lalu lintas yang tetap sama, macet... Kebetulan di mobil saya mendengarkan salah satu radio yang menginformasikan bahwa saat itu terjadi gerhana matahari cincin. Langsung saja saya ambil kamera saku yang memang saya bawa, dengan setting zoom maksimum dan bukaan diafragma dan speed sekecil-kecilnya saya arahkan ke matahari, sayang paparan cahaya langsung ke kamera membuat gambar over exposure (terlalu cerah dan cenderung putih). Kemudian timbul ide untuk mengambil gambar dari balik kaca film mobil yang memang cukup gelap (60%). Voila!! akhirnya gambar yang kita tangkap cukup bagus sehingga momen langka ini bisa kita abadikan. Walaupun tidak terlalu sempurna gambar yang kita ambil, karena ternyata pada saat puncak gerhana yang membentuk cincin kebetulan tertutup awan, tapi kita merasa cukup terhibur di tengah kemacetan yang menggila itu. Peristiwa langkah yang akan terjadi lagi tahun 2016 itu akhirnya bisa jadi kenangan indah di hari pertama tahun baru imlek ini. Gong Xi Fat Cai, semoga di tahun kerbau ini membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi kita semua.